Bappeda Kobar Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020

Sekretaris Bappeda Kobar, Ir. Djoko Kuntjoro saat membacakan sambutan pada Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kobar Tahun 2020 di Aula Bappeda Kobar, selasa (12/03/2019). (humas diskominfo kobar)

MMC Kobar - Dalam rangka menyelaraskan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Pemkab Kobar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 di Aula Bappeda, selasa (12/03/2019).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda ini dihadiri langsung Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, Ketua DPRD Triyanto, Pj Sekda Suyanto, Kepala SOPD dan pihak perusahaan, perbankan dan tokoh masyarakat.

(Baca Juga : Peringati HKJS ke-28, RSSI Pangkalan Bun Adakan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa)

Menurut Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, kegiatan forum konsultasi publik tentang rancangan awal RKPD tahun 2020 ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan baik di tingkat desa dan Kecamatan.

"RKPD merupakan dokumen perencanaan yang dihasilkan dari tahapan mekanisme proses perencanaan pembangunan yakni melalui musrenbang baik tingkat desa dan tingkat Kecamatan," ujar Hj Nurhidayah.

Dimana forum konsultasi publik ini lanjut Nurhidayah, sebagai media komunikasi antara stakeholder sebagai pelaku pembangunan baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Dengan tujuan forum itu untuk menyusun dokumen perencanaan berupa rencana program atau kegiatan pembangunan yang akan dibiaya oleh dana non Pemerintahan.

"Kegiatan ini guna membahas rencana kegiatan pembangunan yang didanai dari CSR dan hasil dari forum konsultasi ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020," jelas Nurhidayah.

Hj. Nurhidayah juga menjelaskan bahwa Pemkab Kobar telah melakukan peningkatan infrastruktur penghubung antar desa dan Kecamatan melalui dana konsorsium, dimana melalui dana CSR itu telah terbuka 178 km.

"Untuk kedepannya bukan saja infrastruktur tetapi pihak ketiga melalui dana CSR pun diminta perannya dalam peningkatan sektor pendidikan maupun lingkungan hidup dan kesehatan, sehingga kita bersama sama mewujudkan percepatan pembangunan. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat pun akan terdongkrak," tambah Nurhidayah. (humas diskominfo kobar)