Sinergisitas Polri, TNI, dan BIN Mampu Tangkal Gangguan Keamanan Idulfitri 1439H

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa sinergi yang kuat antara Polri, TNI, dan BIN akan mampu melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan dan nanti di saat Idulfitri 1439H.

“Sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman,” kata Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Menghadapi Idulfitri 1439 H/2018 M, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/05/2018) siang.

Oleh karena itu, Presiden meminta laporan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Idulfitri dan saat Idulfitri.

Sebelumnya pada Rapat Terbatas itu, Presiden meminta kesiapan infrastruktur di jalur-jalur mudik, kesiapan moda transportasinya, kemudian ketercukupan stok BBM selama Ramadan, dan menjelang nanti Hari Raya Idulfitri.

“Yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat,” tegas Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK, Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Menhub Imbau Tak Gunakan Motor

Guna menghindari kepadatan arus lalu lintas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran Idul Fitri 1439H, agar melakukannya pada tanggal 9 sampai 12 Juni. Menhub juga mengimbau masyarakat tidak menggunakan motor untuk mudik ke kampung halaman.

“Jadi kita menganjurkan masyarakat untuk mudik sejak hari Sabtu tanggal 9-12 Juni. Itu praktis lebih lengang semestinya, mungkin Sabtu-Minggu tinggi kemudian Senin-Selasa berkurang,” kata Menhub kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/5) sore.

Arus baliknya juga demikian, Menhub memperkirakan akan terjadi lonjakan pada saat akhir mudik bersama, yaitu tanggal 20 Juni atau hari-hari itu.

Oleh karena itu, Menhub mengaku telah berkoordinasi dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) dan asosiasi truk untuk melakukan pembatasan tanggal 12 – 14 Juni dan tanggal 22 – 24 Juni dari jam 00.00 – 24.00.

“Jadi sebelum dan sesudah Idul Fitri (truk tidak boleh lewat),” sambung Menhub.

Yang juga penting, dengan banyaknya jalan tol yang sudah selesai pembangunannya dan sudah dioperasikan, termasuk yang fungsional, Menhub mengatakan, jalan Pantura (Pantai Utara) Jawa dan Pansela (Pantai Selatan) ini bagus sekali. Karena itu, ia minta masyarakat sebaiknya jangan semata-mata tol.

“Banyak jalan yang sudah bagus agar itu dijadikan preferensi, jadi supaya jangan di jalan tol. Dan H-2 dan H-3 itu adalah peak, oleh karenanya kita minta untuk lebih awal dan menggunakan jalan pantura,” ujar Menhub.

Menhub memperkirakan pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi itu tumbuh 16% dan menggunakan motor naik 33%. Karena itu, Menhub menghimbau masyarakat tidak menggunakan motor untuk mudik karena tahun lalu itu banyak kecelakaan yang melibatkan motor.

Penambahan Jam Operasi

Sebelumnya Menhub menyampaikan, bahwa memang yang menjadi favorit dalam menggunakan moda transportasi untuk mudik adalah moda transportasi darat dan udara.

Secara khusus Menhub menyampaikan, arus pemudik udara dengan pertumbuhan 8,47% tahun  memang harus mendapatkan perhatian. Karena itu, Menhub mengaku sudah berkoordinasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan kapisitas dan meningkatkan kualitas.

“Peningkatan kapasitas itu dilakukan dengan penambahan slot, penambahan width body dan penambahan jam operasi,” terang Menhub.

Sedangkan mempertahankan kualitas, lanjut Menhub, di antaranya melakukan rem cek dan juga bersama Kapolri melakukan penuntutan terhadap candaan bom, yaitu bisa dilakukan satu kegiatan yang kurang kondusif.